Animalifenews.com – Kejahatan pengoplosan beras mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta membuka kanal pengaduan yang bisa diakses warga terkait kualitas beras.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi
Rio Sambodo mengatakan Kanal tersebut digunakan terkait kasus pengoplosan beras
pada sejumlah merek yang turut menyeret BUMD milik Pemprov DKI, yakni PT Food
Station Tjipinang Jaya.
![]() |
Foto. Anggota DPRD Dwi Rio Sambodo |
Menurut Rio, persoalan itu harus menjadi introspeksi. Harus dibuka pengaduan secara transparan yang bisa diakses secara mudah oleh warga.
“Sehingga ini menjadi salah satu supporting
sistem dalam fungsi-fungsi pengawasan secara publik,” ujar politisi
PDI Perjuangan itu, Kamis (17/7).
Rio mendesak Pemprov DKI mengaudit
secara internal terhadap dugaan pelanggaran mutu beras dari Gudang Food
Station.
Akan
tetapi, sambung dia, audit juga dilaksanakan secara eksternal. Hasilnya,
diungkap secara terbuka ke publik.
Dua
tindakan tersebut, kata Rio, guna menjaga kepercayaan publik terhadap
pengelolaan perusahaan milik Pemprov DKI.
Rencananya,
Komisi B akan memanggil Food Station untuk mengklarifikasi kasus tersebut,
pasca audit. “Sampai saat ini kita masih menunggu proses investigasi,” ungkap
Rio dalam laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
Pada
prinsipnya, Komisi B menyatakan siap untuk mengundang Food Station terkait
persoalan itu. “Kita siap kapan saja, karena memang ini salah satu tugas pokok,
fungsi, dewan,” tegasnya.
Polri Tindaklanjuti Laporan
Satgas
Pangan Polri kini tengah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait
laporan pengoplosan beras.
Polri
memeriksa empat produsen dalam proses penyelidikan. Yaitu, Wilmar Group, PT. Food Station
Tjipinang Jaya, PT. Belitang Panen Raya, dan PT. Sentosa Utama Lestari (Japfa
Group).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan
dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok berjanji akan menarik
beras yang dijual PT. Food Station Tjipinang Jaya jika BUMD tersebut terbukti
mengoplos beras. “Kalau terbukti dioplos
akan ditarik,” tegas dia dalam pesan singkat, Rabu (16/7).
Kini, ungkap Hasudungan, pihaknya
tengah mengaudit audit internal. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan
sampel beras yang diambil dari gudang milik Food Station. “Kami lagi tunggu
hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP,” pungkas dia.
(Dda)
0 Komentar