Animalifenews.com – Penerapan retribusi sampah bagi rumah tangga di DKI Jakarta masih perlu dikaji kembali. Pemerintah DKI perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike mengungkapkan hal
tersebut. "Komisi D merekomendasikan untuk rumah
tangga, untuk rumah tinggal itu dipending dulu sampai betul-betul siap,"
ujarnya, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/02/2025).
 |
| Foto.Pengelolaan Bank Sampah di Sekolah-dki.kemenag.go.id |
Yuke meminta agar Dinas Lingkungan
Hidup (LH) DKI Jakarta sebaiknya meningkatkan sosialisasi ke masyarakat
mengenai kebijakan retribusi sampah serta kepedulian terhadap pengolahan
sampah.
"Kami sarankan untuk
konsentrasi sosialisasi dan pembenahan pengolahan sampah di tingkat RW,
pengaktifan bank sampah, serta pendampingan," terangnya dalam siaran pers
di website beritajakarta.id.
Ia mendukung upaya agar
masyarakat mengurangi sampah dari sumbernya, antara lain melalui bank sampah.
Untuk itu, Dinas LH diminta, kembali mengaktifkan bank sampah di seluruh
Jakarta serta menyiapkan sarananya.
"Kami juga bisa bantu
sosialisasikan karena tujuan sebetulnya Perda ini retribusi ini untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat aktif bisa mengurangi
sampah dari sumber, retribusi mereka juga pasti akan dikasih keringanan atau
mungkin dinolkan," ungkapnya.
Yuke menegaskan, retribusi
sampah untuk sektor lain seperti industri tetap dapat berjalan karena dinilai
sangat dibutuhkan. Apalagi, besaran retribusi untuk sektor ini juga tidak
terlalu besar. Ia mengapresiasi
kerja sama Dinas LH dengan pihak ketiga
dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, Kepala Dinas
LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto memaparkan, pengenaan retribusi sampah
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan upaya pengolahan
sampah dari sumbernya.
"Masyarakat diajak
peduli untuk melakukan pengurangan sampah, pengolahan sampah mulai dari sumber
atau dari rumah. Poinnya adalah itu. Jadi yang wajib itu adalah masyarakat
melakukan pengurangan sampah, menjadi nasabah bank sampah," bebernya.
Ia menambahkan, jika
pelaksanaan retribusi sampah ditunda, pihaknya akan lebih fokus untuk
meningkatkan sosialisasi terkait penerapan retribusi sampah dan mendengar masukan
dari masyarakat. "Kami menyadari masih perlu waktu untuk sosialisasi
ke masyarakat," tegasnya.
Dinas LH, imbuh Asep, akan
menyiapkan sarana yang dibutuhkan, termasuk membangun bank sampah di 870 RW dan
mengaktivasi kembali 852 bank sampah di seluruh Jakarta.
"Terhadap RW yang belum
memiliki bahan sampah, maka akan kami upayakan agar RW tersebut mau membentuk
bank sampah. Akan diaktivasi lagi yang perlu kami aktivasi," tandasnya. (Dda/Ril)
0 Komentar