Animalifenews.com – Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Provinsi Banten menghasilkan 8.126 ton sampah perhari. Namun, hanya 13,4 persen atau sekitar 1.092 ton terkelola dengan baik, sementara lebih dari separuh, yaitu 46,4 persen (3.771 ton), masih ditimbun di Tempat Pembungan Akhir (TPA) dengan metode open dumping, dan 40,2 persen (3.263 ton) terbuang langsung ke lingkungan melalui pembakaran terbuka dan pembuangan ilegal.
Sekretarias KLH/Sekretaris Utama BPLH,
Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan, permasalahan ini butuh langkah
cepat, terukur, dan terkoordinasi agar target nasional pengelolaan sampah dapat
tercapai. Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2029, dengan 100 persen
sampah terkelola.
![]() |
| Foto.Rakor KLH terkait Pengelolaan Sampah di Banten-Ist |
“Dengan sinergi semua pihak, Provinsi Banten dapat menjadi contoh percepatan transformasi pengelolaan sampah di Indonesia. Sampah bukan lagi sekadar masalah, melainkan sumber daya yang mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekaligus perekonomian,” ujar Rosa Vivien dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (12/2).
Oleh karena itu, Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama
Pemerintah Provinsi Banten memperkuat upaya percepatan pengelolaan sampah
melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan di Banten. Forum ini bertujuan
untuk menyatukan langkah strategis dalam penanganan sampah secara terintegrasi
dan berkelanjutan, sehingga bukan hanya terbatas pada pemindahan, tetapi dapat
memberi manfaat lebih bagi masyarakat dan lingkungan.
Gubernur Banten, Andra Soni,
memberikan apresiasi terhadap perhatian dan dukungan KLH/BPLH. Ia menekankan
pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan sampah di
wilayah Provinsi Banten secara tuntas.
“Kami memohon atensi terhadap
masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Banten, karena target kita
sekarang bukan lagi sekadar memindahkan sampah, melainkan mengelolanya secara
tuntas hingga permasalahan sampah di daerah ini dapat diselesaikan,” ujar Andra Soni.
Raden Dewi Setiani, Bupati Pandeglang,
juga merespon positif rapat koordinasi ini. Ia berharap
kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola sampah
di Pandeglang.
“Kami berharap mendapat masukan dan
arahan agar pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih
maksimal, mengingat wilayah kami cukup luas dan membutuhkan strategi
pengelolaan yang tepat,” kata
Raden Dewi. (Dda)
KLH/BPLH juga menekankan pentingnya
penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah yang sejalan
dengan prinsip ekonomi sirkular. Teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF),
Waste-to-Energy (WTE), Material Recovery Facility (MRF), komposting, biogas,
serta penggunaan Black Soldier Fly (BSF) diharapkan dapat mengurangi volume
sampah yang masuk ke TPA dan berpotensi menghasilkan energi alternatif, sambil
menurunkan emisi gas rumah kaca.
Langkah konkret ini diharapkan dapat
membawa Provinsi Banten menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan
terintegrasi, sebagai bagian dari upaya nasional Indonesia bebas sampah pada
2029. (Dda)

0 Komentar